Soal Usul Petinggi TNI Menjadi Penjabat Kepala Daerah, Ini Kata Panglima TNI | Tembak Ikan Online | Tembak Ikan

Tembak Ikan Online - Marsekal Hadi Tjahjanto, Panglima TNI menegaskan kepada Tembak Ikan bahwa TNI akan tetap bersikap netral dalam menghadapi penyelenggaraan Pilkada 2018.

Hal tersebut disampaikan oleh Panglima TNI saat diminta tanggapan mengenai usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang berencana untuk menunjuk penjabat sementara kepala daerah dari unsur TNI-Polri.

"Saya akan tetap berdasarkan konstitusi, UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI bahwa dijabarkan bahwa TNI harus tetap netral. Jadi netralitas yang akan saya pegang," ujar Hadi kepada Tembak Ikan saat ditemui di gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin 29 Januari 2018.

Hadi menjelaskan isi dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri beberapa waktu lalu, bahwa dirinya sudah menegaskan bahwa prajurit TNI harus tetap netral serta tidak memihak.

Jika kedepannya Kemendagri tetap mengusulkan petinggi TNI sebagai penjabat kepala daerah, maka dia tetap mendasarkan keputusannya pada UU TNI.

"Ya sikap saya tentunya kembali ke konstitusi. Saya sampaikan sekali lagi, ke konstitusi," ucapnya kepada Tembak Ikan Online.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan mengenai perwira TNI-Polri yang akan ditugaskan sebagai penjabat gubernur ataupun jabatan lain setingkat kepala daerah akan netral selama pilkada berlangsung.

Tjahjo menyontohkan, pada Pilkada 2017 lalu, ada dua daerah yang dianggap rawan, yakni Provinsi Aceh serta Sulawesi Barat.

Kemendagri saat itu menunjuk penjabat gubernur dari 2 daerah tersebut dari kalangan TNI-Polri.

Di Sulawesi Barat, penjabat gubernurnya adalah Irjen Carlo Brix Tewu.

Sementara itu, di Aceh, pada waktu itu penjabat gubernurnya adalah Mayjen TNI (Purn) Soedarmo yang menjabat sebagai Direktur Jenderal Politik serta Pemerintahan Umum Kemendagri..

Pada saat itu, Carlo yang menjabat sebagai Plh Deputi V Bidang Keamanan Nasional Kemenko Polhukam serta Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi Kemenko Polhukam.

"Kemendagri, TNI, Polri, ASN (aparatur sipil negara) harus tetap netral. Pada tahun lalu, ada (penjabat gubernur) TNI, ada Polri juga netral. Aman pilkada," kata politisi PDI Perjuangan ini kepada Tembak Ikan.

"Tidak menjadi masalah dan pilkada aman," tuturnya kepada Tembak Ikan Online.

Mendagri rencananya akan tetap menunjuk perwira tinggi Polri sebagai Penjabat Gubernur Jawa Barat serta Sumatera Utara.

Namun, rencana tersebut dikritik berbagai pihak, terutama dari parpol.