Jepang Usul Untuk Menambahkan Rel Kereta Cepat Jakarta-Surabaya | Sabung Ayam Online | Bandar Judi Sabung Ayam

Sabung Ayam Online - Rencana pembangunan proyek kereta semi cepat Jakarta Surabaya memasuki episode baru.

Jepang mengusulkan mengenai pembangunan rel baru di jalur kereta Jakarta-Surabaya yang sudah ada saat ini (eksisting) menjadi tiga. Rel tersebut nantinya khusus untuk mengakomodir kereta semi cepat yang nantinya akan mereka bangun.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kepada Sabung Ayam Online, usulan itu disampaikan oleh JICA (Japan Internasional Cooperation Agency).

"Secara informal sekitar tiga atau empat hari yang lalu," katanya kepada Bandar Judi Sabung Ayam, pada Jumat 17 November 2017.

Atas usulan itu, Budi mengatakan kepada Sabung Ayam Online, akan mengajak ahli untuk membuat studi bersama untuk melihat kelaikan mengenai usulan itu.

Studi tersebut dilakukan untuk melihat biaya yang diperlukan serta kepada siapa hal itu nantinya akan dibebankan.

Hitungan Budi Karya Sumadi, kebutuhan investasi yang diperlukan untuk membangun jalur baru kereta semi cepat yang diusulkan oleh Jepang akan mahal.

Maklum saja, selain biaya rel, pembangunan juga nantinya akan berdampak pada pembangunan perlintasan sebidang yang akan dilewati oleh kereta.

"Pasti akan lebih panjang karena untuk tiga rel dan biayanya akan lebih besar walau saya maunya Rp 60 triliun," katanya kepada Bandar Judi Sabung Ayam.

Budi menargetkan, studi lanjutan mengenai hal tersebut selesai pada akhir tahun ini. Pemerintah Indonesia serta Jepang berencana untuk kerja sama dalam pembangunan proyek kereta Jakarta-Surabaya.

Luhut B Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman beberapa waktu lalu mengatakan kepada Bandar Judi Sabung Ayam, pemerintah ingin proyek tersebut dilakukan dengan merehabilitasi jalur kereta yang sudah ada. Pertimbangannya karena ongkos.

Jika saat ini pemerintah memutuskan untuk mengambil opsi selain merehabilitasi jalur yang sudah ada, investasi proyek itu nantinya akan mencapai Rp 100 triliun. Investasi tersebut menurut pemerintah saat ini terlalu besar.