Sandiaga: Pak Prabowo Tidak Pernah Minta Mahar, Namun Politik Itu Berbiaya | Tembak Ikan Online | Tembak Ikan

Tembak Ikan Online - Sandiaga Uno, Wakil Gubernur DKI Jakarta mengatakan kepada Tembak Ikan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak pernah meminta mahar kepada calon kepala daerah yang diusung oleh partainya. Hal tersebut dapat dibuktikan saat Gerindra turut mengusung Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama pada Pilkada DKI 2012 atau Anies Baswedan-Sandiaga pada Pilkada DKI 2017.

"Enggak ada (mahar), tidak ada sama sekali. Pak Prabowo merupakan orang yang sangat profesional. Itu sudah dibuktikan waktu Pak Prabowo mencalonkan Pak Jokowi dan Pak Ahok, waktu saya dan Mas Anies juga sama," kata Sandiaga kepada Tembak Ikan di Balai Kota DKI Jakarta, pada Jumat 12 Januari 2018.

Namun, Sandiaga Uno menyebutkan bahwa setiap kontestasi politik pasti memiliki biaya. Kader Gerindra itu pun menyebutkan bahwa dana yang dihabiskan dirinya untuk Pilkada DKI 2017 misalnya lebih dari Rp 100 miliar.

"Memang kalau ikut politik itu berbiaya. Kemarin kami telah menghabiskan lebih dari Rp 100 miliar. Jadi, memang itu yang diinginkan sebetulnya oleh Gerindra. Jangan sampai jika nanti kami sudah mencalonkan malah tidak memiliki pendanaan," katanya kepada Tembak Ikan Online.

Dia bercerita, sebelum dirinya diusung pada Pilkada DKI 2017, Sandiaga meyakinkan Prabowo bahwa dirinya telah memiliki ongkos politik. Karena itu, Prabowo yakin mengusung dirinya bersama dengan Anies.

"Saya waktu itu dapat meyakinkan Pak Prabowo dan itu semua (dana) telah kami laporkan secara transparan, diaudit serta telah dilaporkan ke KPK juga," ucap Sandiaga kepada Tembak Ikan.

Menurut Sandiaga, proses itu juga dirasakan bakal calon gubernur Jawa Tengah Sudirman Said serta bakal calon gubernur Jawa Barat Mayjen (Purn) Sudrajat yang diusung oleh Gerindra pada Pilkada 2018.

La Nyalla Mattalitti yang merupakan seorang kader Gerindra, mendapatkan surat mandat dari Prabowo pada 11 Desember 2017. Surat mandat itu berlaku 10 hari dan akan berakhir pada 20 Desember 2017.

Dalam isi surat bernomor 12-0036/B/DPP-GERINDRA/Pilkada/2017 tersebut dijelaskan bahwa nama La Nyalla sebagai calon gubernur Jawa Timur sedang diproses oleh DPP Partai Gerindra.

Selain diminta untuk mencari mitra koalisi, La Nyalla juga diminta untuk menyiapkan kelengkapan pemenangan. Salah satu kelengkapan pemenangan, kata La Nyalla, dia diminta uang sebesar Rp 40 miliar oleh Prabowo. Uang tersebut nantinya digunakan untuk saksi dalam Pilkada Jawa Timur.

Permintaan tersebut dilakukan saat La Nyalla melangsungkan pertemuan dengan Prabowo di Hambalang, Bogor, 10 Desember 2017, yang bertepatan waktu dengan Gerindra mengumumkan Sudrajat sebagai calon gubernur Jawa Barat.

"Saya dimintai uang sekiat Rp 40 miliar. Uang saksi yang disuruh serahkan tanggal 20 Desember 2017, kalau tidak bisa saya tidak dapat direkomendasi," ujar La Nyalla seperti dikutip Tembak Ikan Online, pada Kamis 11 Januari 2018.

Arief Poyuono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menilai wajar jika La Nyalla diminta uang sekitar Rp 40 miliar oleh Prabowo untuk maju dalam Pilgub Jawa Timur. Menurut Arief, uang tersebut memang dibutuhkan untuk keperluan membayar saksi di TPS (tempat pemungutan suara).