Pemprov DKI Klarifikasi Data Anggaran Setelah Disentil Sri Mulyani | Casino Online Terpercaya | Agen Judi Casino

Casino Online Terpercaya - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merespons paparan dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat sedang memberikan arahan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) DKI 2017-2022 kemarin, pada Rabu 27 Desember 2017.

"Mengenai data-data yang telah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, pada kenyataannya itu merupakan data yang berbeda dengan data yang ada pada kami," ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Tuty Kusumawati kepada Agen Judi Casino di Balai Kota, pada Kamis 28 Desember 2017.

Tuty mengatakan bahwa tim teknis dari Kemenkeu tidak berkoordinasi dulu dengan pihaknya sebelum mereka memaparkan data. 

"Kami sebenarnya berharap agar tim teknis yang menyiapkan data-data yang disampaikan Bu Menteri, dapat melakukan klarifikasi terlebih dahulu dengan kami sebelum data-data tersebut dipublikasi secara luas," ujar Tuty kepada Casino Online Terpercaya.

Adapun sejumlah data yang harus dilakukan klarifikasi, kata Tuty, berkaitan dengan data anggaran pendidikan serta data anggaran kesehatan APBD DKI.

Kemarin, seraya untuk memaparkan datanya di layar proyektor, Sri Mulyani menjelaskan mengenai tantangan serta masalah dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menyebut pemenuhan belanja mandatori terkait layanan publik belum optimal sampai saat ini.

Sri Mulyani mengatakan bahwa proporsi belanja pendidikan di Pemprov DKI pada APBD 2017 hanya sebesar 8,8% dari mandatori belanja wajib pendidikan sebesar 20% sesuai undang-undang.

Sedangkan untuk proporsi belanja kesehatan pada APBD 2017 hanya sebesar 6,9% dari mandatori belanja wajib kesehatan sebesar 10%. Kedua data tersebut diambil per 1 Oktober 2017.

Tuty pun segera mengklarifikasinya.

"Yang benar adalah data yang ada pada kami, di DKI Jakarta alokasi anggaran untuk pendidikan pada tahun 2017 serta tahun 2018 itu selama 2 tahun berturut-turut telah menembus angka 30%," ujar Tuty kepada Agen Judi Casino.

Angka 30% itu, imbuhnya, mengacu kepada Permendagri Nomor 33 Tahun 2017. 

Sedangkan, sambung Tuty, untuk anggaran kesehatan tahun 2018 telah ditetapkan mencapai angka 15,61%.

"Sehingga, hal ini telah di atas ketentuan dari pemerintah pusat," tegasnya kepada Agen Judi Casino.

Menanggapi masalah ini, Tuty menyebut bahwa dirinya sudah berkomunikasi dengan tim teknis Kemenkeu. Hasil klarifikasi ini pun akan segera dipublikasikan.

"Insya Allah, kami sudah berjanji untuk bertemu hari ini (Jumat, 29 Desember) pukul 9 (pagi) untuk melakukan klarifikasi di angka-angka ini agar di kemudian hari kita dapat menjalin komunikasi yang lebih baik," ujar Tuty kepada Casino Online Terpercaya.