Terkait Hukuman Ahok, Jusuf Kalla Menegaskan Ahli PBB Tak Ikut Campur | Slot Games | Bandar Game Slot
[ 24-05-2017 ]

Terkait Hukuman Ahok, Jusuf Kalla Menegaskan Ahli PBB Tak Ikut Campur | Slot Games | Bandar Game Slot

Para ahli atau pakar dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mendesak negara Indonesia untuk segera membebaskan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari hukuman dua tahun penjara yang telah di vonis hakim.

Ahok telah divonis dengan dua tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Jakarta Utara pada 09 Mei 2017 karena disebut menistakan agama. Namun, Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan bahwa ahli PBB agar tidak mencampuri masalah hukum yang ada di Indonesia. Slot Games Menurut wakil presiden hukum ini berlaku untuk siapa pun, termasuk negara lain di dunia.

Mereka tidak boleh mencampuri masalah hukum kita. Siapa pun itu tentu tidak boleh. Dengan begitu kita sebagai rakyat Indonesia juga tidak boleh mencampuri masalah hukum yang ada di negara lain seperti Malaysia, Slot Games urusan hukum di Amerika Serikat," ucapa Jusuf Kalla di rumah dinas wakil presiden RI, Jakarta, Selasa 23 Mei 2017.

Kalla pun mengkhawatirkan dengan potensi pernyataan ahli lembaga di dunia tersebut yang bisa semakin membuat sulit kondisi yang ada. Slot Games Kalau sudah boleh saling mencampuri masalah hukum di negara ini, maka dunia ini bisa menjadi ladang pertentangan,dan akan menjasi semakin rusak negara ini" kata Jusuf Kalla.

Sementara itu, soal pembatalan banding yang dilakukan Ahok, Kalla meminta semua pihak menghormati keputusan tersebut. "Tentang banding yang sudah dibatalkan Ahok, ya ini sudah menjadi hak pribadi Ahok. Bandar Game Slot Karena beliau tidak mau banding, ya kita hormati sajalah," kata mantan Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut.

Kantor berita Reuters sebelumnya melaporkan, Bandar Game Slot para pakar PBB menilai vonis hakim terjadi setelah tekanan fatwa ulama, kampanye media yang agresif, dan aksi protes massal yang diwarnai kekerasan. Pelapor Khusus tentang Kebebasan Berpedapat dan Berekspresi, David Kaye, dan ahli independen untuk mempromosikan tatanan internasional yang adil dan demokratis, Alfred de Zayas.

Mereka mendesak Pemerintah Indonesia membatalkan hukuman Ahok dalam banding atau memberinya bentuk pengampunan apapun yang mungkin tersedia dalam hukum Indonesia sehingga dia dapat segera dibebaskan dari penjara. Hukum soal penistaan agama, menurut ketiga pakar PBB itu, tidak layak diterapkan di tengah masyarakat yang demokratis, seperti Indonesia. Bandar Game Slot Vonis Ahok dinilai merusak kebebasan beragama.